https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp <p><strong>Jurnal Hukum Indonesia</strong> is a national scientific journal. A double-blind, peer-reviewed, open-access journal published by Riviera Publishing every three months.</p> <p><strong>Jurnal Hukum Indonesia </strong>publishes scholarly articles and research related to legal studies, socio-legal analysis, and public policy implications. It aims to provide a platform for academics, researchers, and practitioners to disseminate knowledge and engage in critical discussions on contemporary legal issues within Indonesia and global perspective. The journal welcomes interdisciplinary approaches, particularly those integrating legal theory with sociological, criminological, and cultural perspectives.</p> <p><strong>Publication Frequency: </strong>4 Issues per year (every 3 months)<br /><strong>Language: </strong>English and Indonesian<br /><strong>Indexing :</strong> Google Scholar, Dimension, Garuda, Copernicus Hijau, EBSCO<br /><strong>Level of Publication:</strong> International</p> Riviera Publishing en-US Jurnal Hukum Indonesia 2964-142X https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/2698 <p>Penegakan hukum pidana di Indonesia masih menghadapi persoalan ketika hukum formal diterapkan secara kaku terhadap korban kejahatan yang melakukan pembelaan diri. Kasus Hogi Minaya di Sleman menjadi contoh penting karena tindakan pengejaran terhadap pelaku penjambretan yang mengancam istrinya dengan senjata tajam justru sempat dikualifikasikan sebagai pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026 dengan doktrin pembelaan terpaksa (noodweer) berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP, serta mengkaji konstruksi pertimbangan yuridis jaksa dalam menerapkan diskresi penghentian penuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHAP, UU LLAJ, UU Kejaksaan, dan dokumen SKP2, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur dan jurnal hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tindakan Hogi Minaya memenuhi unsur serangan seketika yang melawan hukum, perlindungan terhadap harta benda dan keselamatan jiwa, serta asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Kesimpulannya, penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Sleman telah tepat secara hukum substantif, namun diperlukan pedoman teknis khusus agar penerapan noodweer tidak bergantung pada subjektivitas aparat.</p> Sofianah Sofianah Herry Febriadi Copyright (c) 2026 Sofianah Sofianah, Herry Febriadi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2026-07-07 2026-07-07 5 3 174 185 10.58344/jhi.v5i3.2698 https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/2756 <p>Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya emisi karbon di Kota Semarang yang dipengaruhi sektor energi dan limbah, serta masih terbatasnya pengarusutamaan gender dalam kebijakan lingkungan yang cenderung netral gender sehingga belum mengakomodasi peran strategis perempuan dalam pengurangan emisi. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi penting dalam pengelolaan lingkungan, namun masih terdapat kesenjangan dalam pengakuan normatif dan partisipasi substantif yang menyebabkan peran perempuan belum terintegrasi dalam kebijakan pengurangan karbon daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pemberdayaan perempuan berbasis Feminist Legal Theory dalam pengurangan emisi karbon serta kontribusinya terhadap pembangunan rendah karbon berkelanjutan di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis dokumen hukum, literatur ilmiah, serta kebijakan daerah terkait pengurangan emisi karbon. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan karbon di Kota Semarang masih bersifat netral gender sehingga perempuan belum diakui sebagai subjek hukum strategis. Melalui Feminist Legal Theory, ditemukan model pemberdayaan normatif-partisipatoris yang menekankan pengakuan, partisipasi bermakna, dan integrasi gender dalam kebijakan lingkungan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan sebagai aktor kunci dalam pengurangan emisi karbon untuk mewujudkan keadilan iklim dan keberlanjutan kebijakan lingkungan daerah. Temuan ini diharapkan menjadi dasar penguatan kebijakan lingkungan responsif gender di daerah ke depan.</p> Dimas Mahardika Ananda Putra Suprapto Savina Niken Mulia Nailis Nurul Hikmah Agil Sabani Jennifer Margareth Copyright (c) 2026 Dimas Mahardika Ananda Putra Suprapto, Savina Niken Mulia , Nailis Nurul Hikmah , Agil Sabani , Jennifer Margareth https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2026-07-07 2026-07-07 5 3 186 200 10.58344/jhi.v5i3.2756