Consumer Protection Against Intense Pulse Light (IPL) Treatment by Doctors at The Kusuma Beauty Clinic in Banda Aceh
Main Article Content
Mutiara Iswara
Lia Sautunnida
Based on Article 4 Letter C of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, consumers have the right to correct, transparent, and honest information regarding the conditions and guarantees of goods and/or services. Article 10, paragraph (3) of the Minister of Health Regulation Number 290 of 2008 concerning Approval of Medical Actions states that certain health workers can help provide explanations by their authority. However, the Kusuma Beauty Clinic doctors do not fulfill their obligations as specified in the health ministerial regulation above. This study aims to explain the implementation of Intense Pulse Light (IPL) treatment at Kusuma Beauty Clinic in Banda Aceh, the form of consumer protection against IPL treatment, and the responsibility of clinic managers for consumer losses due to IPL treatment. Empirical juridical research with qualitative analysis was used. The results show applicable regulations did not implement IPL treatment. Doctors do not provide clear explanations and informed consent to consumers. As a result, consumers suffer losses, and consumer rights are not fulfilled properly. Kusuma beauty clinic manager has offered recovery treatment. However, consumers refuse and desire money compensation worth IDR 1.651.116.800,- and the cost of psychological treatment for victims worth IDR 10.000.000.000,- as stated in decision Number 112/PDT/2023/PT BNA. Therefore, the clinic manager does not compensate the losses as consumers desire.
Ali Imron, “Product Liability dalam Kerangka Normatif dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Hukum Ekonomi & Bisnis, Vol. 1 No. 1, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003.
Anesa, R., Hasnati, H., & Afrita, I. (2022). Penyelesaian Sengketa Medis Antara Dokter Gigi Dan Pasien Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Journal of Science and Social Research, 5(2), 343-351.
Atang Hidayat, “Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Kasus Malpraktik Dihubungkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta, Vol. 20 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung, 2021.
Atang Hidayat, “Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Kasus Malpraktik Dihubungkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta, Vol. 20 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung, hlm. 28, 2021.
Ayu Sartika Sari, (et.al), “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jasa Layanan Kesehatan Terhadap Kerugian Pasien Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, 2013.
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Doly, D. (2016). Upaya penguatan perlindungan konsumen di Indonesia terkait dengan klausula baku (Strengthening consumer protection efforts in Indonesia with relevant clause of standard). Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 3(1), 41-58.
Huda, A. N. (2023). Pengurangan Timbangan Oleh Tengkulak Dalam Jual Beli Sayur Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Studi Kasus Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
Kahpi, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Muslim. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.
Kana Kurnia dan Okta Nofia Sari, “Perlindungan Hukum Konsumen Klinik Kecantikan Holyskin di Kota Balikpapan”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 4 No. 3, Program Studi Hukum Universitas Mulia, Kalimantan Timur, 2023.
Ramdhani, F. A. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penarikan dan Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Kreditur. Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 15, 51-66.
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: PT Grasindo, 2004.
Siska Diana Sari, “Perlindungan Hukum bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara”, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2, Universitas PGRI Madiun, Jawa Timur, 2018.
Siska Diana Sari, “Perlindungan Hukum bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara”, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2, Universitas PGRI Madiun, Jawa Timur, hlm. 142, 2018.
Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017.
Susilowati, I., Surjoseputro, W., & Silviawati, D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Dan Data Medis Pasien Di Rumah Sakit X Surabaya. Jurnal Wiyata: Penelitian Sains Dan Kesehatan, 5(1), 10-23.
Tinungki, J. P. (2019). Kewajiban Dokter dalam Membuat Rekam Medis Menurut Undang-Undang No 29 Tahun 2004. Lex Et Societatis, 7(5).
