Analisis Transformasi Kesepakatan Perdamaian Menjadi Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Penulisan Akta Kelahiran Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/Pn.Skt.
Downloads
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses transformasi kesepakatan perdamaian hasil mediasi menjadi Akta Perdamaian dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan legitimasi yudisial terhadap kesepakatan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi kesepakatan perdamaian menjadi Akta Perdamaian terjadi melalui proses pengujian oleh hakim terhadap aspek prosedural mediasi, syarat sah perjanjian, legalitas objek perdamaian, kesesuaian dengan kepentingan hukum dan ketertiban umum, serta akibat hukumnya. Setelah memperoleh legitimasi yudisial, kesepakatan para pihak berubah status dari perjanjian privat menjadi Akta Perdamaian yang berkekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial, serta menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pembetulan data administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media.
Harahap, M. Yahya. (2017). Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 130 ayat (2)
Ibrahim, Johnny. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1851 tentang Perdamaian.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
Marzuki, Peter Mahmud. (2014). Penilitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mertokusumo, Sudikno. (2019). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
Nugroho, Rio., Sri Astutik dan Ernu Widodo. (2025). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Pt. Adamix Mortar Indonesia. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.5 No. 06 November. 32-44.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Perundang-Undangan dan Peraturan/Laporan Lembaga Negara
Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pdt.G/2023/PN.Skt tanggal 27 Juli 2023.
Rahmadi, Takdir. (2017). Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat. Jakarta: Rajawali Grafindo.
Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Pasal 154 ayat (2).
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. (2004). Penelitian Hukum Normatif “suatu Tinjauan Singkat”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Subekti. (2014). Hukum perjanjian (Cetakan ke-21). Jakarta: Intermasa.
Suhendi, Muhammad Pradikta., Sri Astutik, dan Ernu Widodo. (2024). The Validity of Agreements Made Without Authority: A Juridical Study on the Principle of Legitimacy in Civil Law. International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER). Volume 8, Number 1, March. 509-515.
Triutami, Jeni Restuning dan Ramdan Fawzi. (2024). Analisis Perma No.1 Tahun 2016 terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di PA Garut. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam. Vol. 4 No. 1. 59-64.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Copyright (c) 2026 Lukman Sugiharto Wijaya, Sri Astutik, Fitri Ayuningtyas, Nur Handayati

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.





