Pertanggungjawaban Hukum atas Penyimpangan Dana Investasi oleh Penerima Modal: Studi Kasus Investasi Non-Perbankan di Sektor UMKM

Penelitian ini mengkaji problematika hukum terkait penyimpangan dana investasi dalam skema non-perbankan pada sektor UMKM yang menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan kualifikasi tanggung jawab hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk penyimpangan dana investasi serta mengkaji konstruksi pertanggungjawaban hukumnya dalam perspektif hukum perdata dan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan MA Nomor 3390 K/Pdt/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Sby. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan dana investasi berada pada wilayah abu-abu antara wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan tindak pidana, yang sangat bergantung pada pembuktian unsur kesalahan dan penyalahgunaan kepercayaan dalam persidangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum atas penyimpangan dana investasi oleh penerima modal dalam investasi non-perbankan pada sektor UMKM pada dasarnya berakar pada hubungan hukum yang lahir dari perjanjian investasi. setiap penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan dan kesepakatan yang telah diperjanjikan terlebih dahulu menimbulkan konsekuensi hukum perdata berupa wanprestasi.