Hak Asasi Anak atas Pendidikan dalam Situasi Konflik Bersenjata Dapat Dikualifikasikan sebagai Pelanggaran HAM
Downloads
Konflik bersenjata dapat memutus akses pendidikan anak melalui kerusakan sekolah, penggunaan fasilitas pendidikan untuk kepentingan militer, pengungsian, serta meningkatnya ancaman terhadap peserta didik dan guru. Penelitian ini menganalisis secara yuridis peran Safe Schools Declaration dalam perlindungan hak atas pendidikan selama konflik bersenjata serta konsekuensi hukum apabila perlindungan tersebut tidak dilaksanakan secara efektif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer berupa instrumen internasional yang mengatur hak anak, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata, sedangkan bahan sekunder berasal dari buku, artikel jurnal, dan pandangan ahli hukum. Analisis difokuskan pada pengeboman sekolah di Bilohorivka, Ukraina Timur, yang pada saat kejadian digunakan sebagai tempat berlindung sekitar 90 warga sipil. Dua orang dinyatakan meninggal dan sekitar 60 orang lainnya dilaporkan diperkirakan tewas di bawah reruntuhan. Peristiwa tersebut memperlihatkan tingginya kerentanan fasilitas pendidikan dan keberlanjutan proses belajar anak dalam situasi perang. Hukum humaniter internasional dan hukum HAM internasional memberikan perlindungan terhadap warga sipil dan objek sipil, termasuk fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, serangan terhadap sekolah yang dilindungi serta kegagalan menjamin keberlangsungan akses pendidikan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban internasional dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan.
Ambarwati. (2017). Hukum humaniter internasional dalam studi hubungan internasional. Raja Grafindo Persada.
Armis, T. S. (2021). Pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak pengungsi di negara transit menurut Konvensi Hak-Hak Anak. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Bahter, K. T. (2020). Peranan UNICEF dalam aspek hukum internasional terhadap perlindungan atas hak-hak anak. Lex Et Societatis, 8(2).
Deklarasi Universal HAM, (1948).
Dharma, I. G. F. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak-anak oleh UNICEF. Ilmu Sosial.
Eddyono, S. W. (2007). Pengantar Konvensi Hak Anak. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
Hadiwijoyo, S. S. (2015). Pengarusutamaan hak anak dalam anggaran publik. Graha Ilmu.
Haryatmoko. (2008). Menuju orientasi pendidikan humanis dan kritis. Depkominfo.
Heryandi. (2014). Dimensi hukum internasional. Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) & Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Hidayat, J., & Irawati. (2017). Tanggungjawab negara terhadap perlindungan anak yang menjadi korban perang akibat konflik bersenjata [The state responsibility to children protection who become war victims of armed conflict]. 3(1).
Hidayat, S. (n.d.). Perlindungan anak terhadap konflik bersenjata menurut ICRC (International Committee of the Red Cross).
Huraerah, A. (2002). Kekerasan terhadap anak. Nuansa Cendekia.
Ibrahim, A. S., & Muhammad, L. (2018). Kajian HAM dalam negara the rule of law. Lex Scientia Law Review, 1(1).
Indrawan, J. (2016). Konsep “keikutsertaan langsung dalam permusuhan” dan “prinsip pembedaan” dalam konflik bersenjata. Jurnal Hubungan Internasional, 4(2).
Konvensi Jenewa, (1949).
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights [Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya], (1966).
Manitik, R. (2023). Perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional menurut hukum humaniter internasional. Lex Privatum, 11(1).
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
Mukti W., Y. S. (2012). Anak dalam vulnerable groups: Kajian dan mekanisme perlindungannya (1st ed.). PUSHAM UII.
Narwati, E., & Hastuti, L. (2008). Perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata. Jurnal Penelitian Dinamika Sosial, 7(1).
Nasution, D. H. (2012). Pemenuhan hak-hak atas pendidikan. Jurnal HAM, 8.
Nickel, J. W. (1996). Hak asasi manusia: Refleksi filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Gramedia.
Nowak, M. (2003). Introduction to the international human rights regime. Martinus Nijhoff Publishers.
Nusantara, A. H. G. (1986). Prospek perlindungan anak. In M. W. Kusumah (Ed.), Hukum dan hak-hak anak. YLBHI bersama dengan CV Rajawali.
Rahmiati, Firman, & Ahmad, R. (2021). Implementasi pendidikan sebagai hak asasi manusia. 5(3).
Rizal, M. (2016). Eksistensi prinsip-prinsip hukum Islam terhadap pengaturan perang dalam hukum humaniter internasional. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 4(2).
Rukmini, M. (2006). Pengantar memahami hak ekonomi, sosial dan budaya. Pattiro.
Rusia bom sekolah di Ukraina, puluhan warga sipil jadi korban. (2022). In CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220508164004-4-337255/rusia-bom-sekolah-di-ukraina-puluhan-warga-sipil-jadi-korban
Sasmito, J. (2018). Pengantar negara hukum dan HAM. Setara Press.
Sujatmoko, A. (2015). Hukum HAM dan hukum humaniter. Raja Grafindo Persada.
Sutrisno, E. (2013). Bunga rampai hukum dan globalisasi. In Media.
Copyright (c) 2026 Charles Balak, Johanis. S. F. Peilouw, Irma H. Hanafi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
