Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Milik atas Tanah yang Diperoleh melalui Pewarisan oleh Warga Negara Asing dalam Sistem Hukum Indonesia
Downloads
Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum kepemilikan Hak Milik atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan oleh Warga Negara Asing (WNA), mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap WNA sebagai ahli waris, serta merumuskan rekonstruksi pengaturan hukum yang mampu mewujudkan kepastian hukum dalam sistem hukum agraria Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif dengan berlandaskan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan Jan Michiel Otto, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, serta teori keadilan John Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria belum memberikan kepastian hukum karena masih terdapat kekosongan norma mengenai mekanisme pengalihan hak, status hukum tanah, prosedur administratif, serta perlindungan bagi ahli waris WNA dalam kondisi tertentu. Implementasi perlindungan hukum juga belum berjalan optimal akibat disharmoni antara hukum agraria, hukum waris, hukum kewarganegaraan dan hukum perkawinan. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi norma melalui perubahan Pasal 21 ayat (3) UUPA dengan memisahkan hak mewaris sebagai hak keperdataan dari hak memiliki tanah sebagai hak kebendaan, disertai pengaturan prosedur pengalihan, konversi, pelepasan hak, perlindungan terhadap ahli waris berkondisi khusus, dan penegasan prosedur administratif atas frasa "hapus karena hukum". Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan harmonisasi antar rezim hukum, meningkatkan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum yang proporsional, serta tetap mempertahankan asas nasionalitas sebagai prinsip fundamental hukum agraria Indonesia.
Alexy, R. (2015). Legal certainty and correctness. Ratio Juris, 28(4).
Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta.
Budiardjo, M. (1980). Masalah kenegaraan. Gramedia.
Budiono, R. (1999). Pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti.
Chayadi, L. (2020). Implikasi hukum atas kedudukan warga negara asing sebagai ahli waris untuk hak milik atas tanah. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7(2), 159–168. https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.3977
Dewi, E. W. (2015). Hukum perlindungan konsumen. Graha Ilmu.
Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan berdasarkan Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis bangsa. Jurnal Ilmu Hukum, 13(25).
Glazov, D. V. (2024). Wealth assessment. Comprehensive inheritance analysis: Perspectives and tools of inheritance. Notarial’nyj Vestnik, 3, 44. https://doi.org/10.53578/1819-6624_2024_3_44
Gottschalk Nugroho, L. A.-N. (1986). Mengerti sejarah. UI Press.
Hadikusuma, H. (1992). Pengantar ilmu hukum adat Indonesia. Mandar Maju.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.
Hadjon, P. M. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press.
Hamid, S. R. (2011). Buku pintar agama Islam. Cahaya Salam.
Herdiansyah, H. (2010). Metode penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial. Salemba Humanika.
Hetharie, Y. (2022). Kepemilikan tanah oleh warga negara asing melalui perjanjian pinjam nama sebagai bentuk penyelundupan hukum dalam hukum perdata internasional. Balobe Law Journal, 2(1), 12. https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.822
Hutomo, P. (2025). Wawancara di Kantor Notaris & PPAT Putra Hutomo, Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Ilmar, A. (2012). Hak menguasai negara dalam privatisasi BUMN. Kencana Prenada Media Group.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a (2014).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (1960).
Indonesia, R. (1974). Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, (2016).
Indonesia, R. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Isnaeni, M. (2016). Perlindungan hukum. Revka Petra Media.
Izzah, N. A., Saharuddin, S., & Tijjang, B. (2022). Legitime portie dalam pemberian hibah wasiat. Jurnal Litigasi Amsir, 9(2).
Kartasapoetra, G. (2012). Masalah pertanahan di Indonesia. Rineka Cipta.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (n.d.).
Leawoods, H. (2000). Gustav Radbruch: An extraordinary legal philosopher. Washington University Journal of Law & Policy, 2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, (2021).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, (2006).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (2008).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (2007).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (2007).
Widanarti, H. (2018). Akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.). Diponegoro Law Review, 2(1).
Copyright (c) 2026 Dwi Suswanti, Irawan Soerodjo , Jamin Ginting
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
