Pembentukan dan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Perusahaan Angkutan Laut Patungan LNG Pasca Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024
Downloads
Pengangkutan liquefied natural gas (LNG) mempertemukan kebutuhan distribusi energi antar pulau dengan pengaturan penanaman modal dan pelayaran nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembentukan perusahaan angkutan laut patungan LNG serta pelaksanaan kegiatan usahanya pasca Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap hubungan hukum perseroan, penanaman modal, perizinan berusaha, status kapal, dan penyelenggaraan pengangkutan. Pembahasan dibatasi pada perusahaan patungan yang baru dibentuk untuk menyediakan jasa angkutan laut LNG dalam negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan perusahaan memerlukan perseroan terbatas Indonesia, mitra yang memenuhi kualifikasi sektoral, kepemilikan nasional mayoritas tunggal, keterbukaan pemilik manfaat, serta pemenuhan persyaratan permodalan dan perizinan. Kewajiban memiliki dan mengoperasikan kapal berbendera Indonesia paling rendah GT 50.000 per kapal harus diperhitungkan sejak penyusunan rencana usaha. Pelaksanaan pengangkutan selanjutnya memerlukan pemenuhan asas cabotage, kelaiklautan, kompetensi awak, keselamatan muatan, persetujuan berlayar, dan pertanggungjawaban pengangkut. Legalitas badan hukum, legalitas usaha, dan kelayakan operasional merupakan persyaratan yang saling melengkapi. Dalam konteks transisi energi, perusahaan perlu menghubungkan kepatuhan tersebut dengan keandalan pasokan dan pengendalian emisi operasional LNG.
Agency, I. E. (2026). Indonesia: Natural gas. https://www.iea.org/countries/indonesia/natural-gas
Fuady, M. (2008). Hukum perusahaan dalam paradigma hukum bisnis (berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007) (Cet. 3). PT Citra Aditya Bakti.
Harahap, M. Y. (2016). Hukum perseroan terbatas (Ed. 1, Cet. 6). Sinar Grafika.
Ilmar, A. (2010). Hukum penanaman modal di Indonesia (Ed. rev., Cet. 4). Kencana Prenada Media Group.
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, (2022).
Kairupan, D. (2013). Aspek hukum penanaman modal asing di Indonesia (Ed. 1, Cet. 1). Kencana Prenada Media Group.
Machfudiyanto, R. A. (2025). Enhancing small-scale LNG supply chains: Risk mitigation strategies and frameworks for archipelagic distribution. Cleaner Logistics and Supply Chain, 16, 100249. https://doi.org/10.1016/j.clscn.2025.100249
Muhammad, A. (2013). Hukum pengangkutan niaga (Cet. 5). PT Citra Aditya Bakti.
Organization, I. M. (2026a). IGC Code. https://www.imo.org/en/ourwork/safety/pages/igc-code.aspx
Organization, I. M. (2026b). International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978. https://www.imo.org/en/ourwork/humanelement/pages/stcw-convention.aspx
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), (2025).
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi, (2026).
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, (2025).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, (2025).
Rahmah, M. (2020). Hukum investasi (Cet. 1). Kencana.
Rajagukguk, E. (1994). Indonesianisasi saham (Cet. 2). Rineka Cipta.
Salim, H. S., & Sutrisno, B. (2012). Hukum investasi di Indonesia (Ed. 1, Cet. 3). Rajawali Pers.
Sembiring, S. (2010). Hukum investasi (Ed. 1, Cet. 2). Nuansa Aulia.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, (2008).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (2007).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (2007).
Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, (2024).
Wicaksono, H. S. (2024). Pembentukan perusahaan patungan di bidang usaha pelayaran pengangkutan batubara dengan penanaman modal asing. Jurnal Darma Agung, 32(6), 364–373. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i6.5053
Copyright (c) 2026 K M Medi Wahyudi Putra
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
