Kedudukan Hukum Mitra Ketenagalistrikan PT PLN (Persero) dalam Corporate Joint Venture: Restrukturisasi Utang dan Keberlanjutan Perjanjian melalui Homologasi PKPU (Studi Kasus PT Indonesia Energi Dinamika dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 89/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby)

Corporate Joint Venture ketenagalistrikan PT PLN (Persero) PKPU restrukturisasi utang homologasi

Authors

November 12, 2026

Downloads

Corporate Joint Venture merupakan salah satu bentuk kerja sama yang berkembang dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya melalui pembentukan badan usaha pengembang pembangkit atau Special Purpose Company (SPC). Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum para pihak dalam hubungan hukum perusahaan patungan ketenagalistrikan serta akibat restrukturisasi utang melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap keberlangsungan kegiatan usaha dan hubungan kontraktual perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis difokuskan pada perkara PT Indonesia Energi Dinamika dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 89/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby beserta dokumen rencana perdamaian yang menjadi dasar proses homologasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan keuangan pada perusahaan patungan tidak hanya berkaitan dengan persoalan pembayaran utang, tetapi juga berpotensi memengaruhi hubungan kontraktual yang menopang keberlangsungan proyek ketenagalistrikan. Mekanisme PKPU memberikan ruang bagi debitor dan kreditor untuk mencapai penyelesaian melalui rencana perdamaian. Pengesahan perdamaian oleh pengadilan memberikan kekuatan mengikat terhadap para kreditor sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Namun demikian, homologasi tidak dengan sendirinya menjamin keberlangsungan usaha. Keberhasilan restrukturisasi tetap bergantung pada substansi rencana perdamaian, kemampuan debitor memenuhi kewajiban pascahomologasi, serta keberlangsungan kontrak-kontrak utama yang menjadi dasar kegiatan usaha. Oleh karena itu, homologasi perlu dipahami tidak hanya sebagai instrumen penyelesaian utang, tetapi juga sebagai mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha perusahaan patungan ketenagalistrikan.