Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat

Perkembangan hukum pidana Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional mencerminkan pergeseran kebijakan pemidanaan dari pendekatan yang didominasi oleh penahanan (kurungan) menuju bentuk-bentuk hukuman yang lebih beragam, termasuk masa percobaan (*probation*) dan kerja sosial. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai masa percobaan dan kerja sosial sebagai alternatif terhadap pidana penjara serta mengkaji kesesuaiannya dengan Teori Keadilan yang Bermartabat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis bahan hukum secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa percobaan dan kerja sosial menyediakan opsi pemidanaan non-penahanan yang memungkinkan pelaku tetap bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus kehilangan kebebasan. Namun, penerapannya memerlukan pertimbangan cermat mengenai tujuan pemidanaan, kondisi pelaku, sifat tindak pidana, kepentingan korban, dan perlindungan masyarakat. Dari perspektif Teori Keadilan yang Bermartabat, sanksi-sanksi ini dapat berkontribusi pada sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan proporsional dengan menyeimbangkan tanggung jawab pelaku dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, masa percobaan dan kerja sosial dapat mendukung terwujudnya keadilan yang bermartabat apabila diterapkan secara konsisten, proporsional, dan tanpa mengabaikan kepastian hukum, kepentingan korban, serta perlindungan masyarakat.