Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Lansia dalam Perjanjian Baku Digital pada Transaksi Elektronik di Indonesia
Downloads
Perjanjian baku digital pada layanan Shopee PayLater menempatkan konsumen lansia pada posisi rentan melalui mekanisme clickwrap agreement yang tidak memberi ruang negosiasi, sementara penelitian terdahulu belum menghubungkan kerentanan lansia dengan kekaburan norma perjanjian baku digital melalui teori kekaburan hukum (vagueness theory). Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya sesungguhnya telah mengatur klausula baku, tetapi rumusannya kabur sehingga belum menjangkau mekanisme clickwrap, browsewrap, sign-in wrap, dan scroll-wrap agreement. Kekaburan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 567/Pdt/2019/PT MDN, yang menilai keterikatan kontrak elektronik semata-mata dari tindakan transaksi tanpa menguji pemahaman substantif konsumen. Kondisi ini berpotensi terulang pada sengketa konsumen lansia pengguna Shopee PayLater. Penelitian ini menemukan tiga bentuk kerentanan konsumen lansia: ketiadaan pengakuan normatif, kerentanan terhadap dark patterns, dan lemahnya pengawasan ex ante. Kebaruan penelitian terletak pada pengujian kekaburan Pasal 18 UUPK terhadap keempat mekanisme perjanjian baku digital sekaligus serta harmonisasi UU ITE, PP Nomor 71 Tahun 2019, Perpres Nomor 82 Tahun 2023, POJK Nomor 22 Tahun 2023, dan UU PDP sebagai kerangka regulasi utama, dengan UUPK sebagai regulasi pendukung.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2023). Survei Internet APJII 2023. APJII. https://apjii.or.id
Atmoko, D., & Noviriska, N. (2024). Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia. Binamulia Hukum, 13(2), 421–428. https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.955
Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (2022). Laporan Pengaduan Konsumen Sektor Digital Tahun 2022. BPKN. https://bpkn.go.id
Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik E-Commerce 2023. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id
Barkatullah, A. H. (2021). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital. Nusa Media.
Becher, S. I., & Benoliel, U. (2019). Law in Books and Law in Action: The Readability of Standard Form Contracts. University of Louisville Law Review, 58(1), 1–34.
Cauffman, C., & Goanta, C. (2021). A New Order: The Digital Services Act and Consumer Protection. European Journal of Risk Regulation, 12(4), 758–775. https://doi.org/10.1017/err.2021.60
CNN Indonesia. (2026). Keluhan Pengguna Shopee PayLater Terkait Bunga dan Penagihan. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com
Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on Unfair Terms in Consumer Contracts, Official Journal of the European Communities L 095 (1993).
Di Geronimo, L., Braz, L., Fregnan, E., Palomba, F., & Bacchelli, A. (2020). UI Dark Patterns and Where to Find Them: A Study on Mobile Applications. Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. https://doi.org/10.1145/3313831.3376600
European Commission. (2022). Behavioural Study on Dark Patterns in Online Interfaces. European Commission. https://commission.europa.eu
Fajar, M. (2021). Hukum Kontrak Elektronik di Indonesia. UII Press.
Federal Trade Commission. (2024). Protecting Older Consumers 2023–2024: A Report of the Federal Trade Commission. Federal Trade Commission.
Fista, Y. L., Machmud, A., & Suartini, S. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Binamulia Hukum, 12(1), 55–68.
Fredman, S. (2016). Substantive Equality Revisited. International Journal of Constitutional Law, 14(3), 712–738. https://doi.org/10.1093/icon/mow043
Hariss, A., Fauzia, N., & Saruya, F. (2023). Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti pada Aplikasi Shopee. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(2), 299–307.
Hernoko, A. Y. (2022). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Kencana.
Hidayat, I. (2019). Perjanjian Elektronik dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Kencana.
Ibrahim, I. (2020). Aspek Hukum Kontrak Elektronik dalam Perdagangan Elektronik. Refika Aditama.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, (2022) (testimony of Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022
Indonesia, P. R. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Pemerintah Republik Indonesia.
Indonesia, R. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
Kristiyanti, C. T. S. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika.
Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen. Lembaga Fatimah Azzahrah.
Makarim, E. (2024). Hukum Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Pelindungan Data Pribadi. Rajawali Pers.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.
Mathur, A., Acar, G., Friedman, M. J., Lucherini, E., Mayer, J., Chetty, M., & Narayanan, A. (2019). Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 3(CSCW), 1–32. https://doi.org/10.1145/3359183
Miru, A., & Yodo, S. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
OECD. (2022). Consumer Vulnerability in the Digital Age. In OECD Digital Economy Papers. OECD Publishing.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). Recommendation on Consumer Protection in E-Commerce. OECD Publishing.
Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Simak! Ini Poin-Poin Penting POJK Nomor 22 Tahun 2023. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id
Pakpahan, E. F. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Digital dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(4), 537–550.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62/OJK (2023).
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400 (2019).
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159 (2023).
Putusan Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pdt.Sus-BPSK/2018, (2018).
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 567/Pdt/2019/PT MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 464/Pdt.G/2018/PN Mdn, (2019).
Rahman, I., Mayasari, R. E., & Nurapriyanti, T. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen di Era E-Commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 2(08), 683–691.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
Riadi, R. Y. A. T., Rato, D., & Susanti, D. O. (2022). Legalitas Kontrak Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Hukum Perdata. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(3), 1464–1475.
Rosadi, S. D. (2023). Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Dinamika dan Praktik. Refika Aditama.
Salim, H. S. (2021). Hukum Kontrak Elektronik: E-Contract Law. Rajawali Pers.
Shopee Indonesia. (2026). Syarat dan Ketentuan Shopee PayLater. Shopee Indonesia. https://shopee.co.id
Sidabalok, J. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Sinaga, N. A. (2022). Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Elektronik. Kencana.
Subarkah, A. D., & Gravionika, E. (2024). Validitas Hukum Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Transaksi E-Commerce: Kajian Normatif terhadap Prinsip Konsensualisme. Jurnal Hukum Legalita, 6(2), 260–267.
Sulubara, S. M., Lubis, H. P., Simbolon, N. Y., & R., F. (2024). Teori Hukum Perdata (Studi Kasus: Transaksi E-Commerce Shopee Paylater). CV Tahta Media Group.
Sutedi, A. (2020). Hukum Perjanjian Elektronik: Konsep dan Implementasinya di Indonesia. Sinar Grafika.
Syaifuddin, M. (2021). Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum. Mandar Maju.
Titahelu, J. A., & Sumarezs. (2023). Hukum Cyber (N. Rismawati (Ed.)). CV Widina Media Utama.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (2016).
Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2024).
Yue, P., Korkmaz, A. G., Yin, Z., & Zhou, H. (2022). The Rise of Digital Finance: Financial Inclusion or Debt Trap? Finance Research Letters, 47. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102604
Yulia, R. (2020). Tantangan dan Solusi dalam Pengaturan Kontrak Elektronik di Indonesia. Refika Aditama.
Zac, A., Huang, Y.-C., von Moltke, A., Decker, C., & Ezrachi, A. (2025). Dark Patterns and Consumer Vulnerability. Behavioural Public Policy. https://doi.org/10.1017/bpp.2023.42
Zulham. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Revisi). Kencana.
Copyright (c) 2026 Muhamad Akbar Aziiz, Novea Elysa Wardhani, Istani Istani, Evi Evi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
