Implementasi Otonomi Khusus Kabupaten Nabire dalam Pengelolaan Keuangan
Main Article Content
Nikson Djabu
Otonomi khusus telah menjadi fokus penting dalam konteks pembangunan daerah di Indonesia, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Kabupaten Nabire, sebagai salah satu daerah yang menerapkan otonomi khusus, menjadi subjek penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi otonomi khusus di Kabupaten Nabire, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Metode Deskriptif Analitis: Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statute (perundang-undangan) dan konseptual. Pendekatan statute digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait otonomi khusus dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nabire. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dasar otonomi khusus dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi otonomi khusus di Kabupaten Nabire dalam pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti koordinasi antarlembaga, pemahaman yang belum merata terkait konsep otonomi khusus, dan keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun demikian, terdapat langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, seperti peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kerjasama antarlembaga.
Ainun, N. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Universitas Muhammadiyah Palopo.
Alamsyah, D., Mexitalia, M., Margawati, A., Hadisaputro, S., & Setyawan, H. (2017). Beberapa faktor risiko gizi kurang dan gizi buruk pada balita 12-59 bulan (studi kasus di kota Pontianak). Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas, 2(1), 46–53.
Ekowati, M. (2020). Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Di Provinsi Aceh. Jurnal Media Birokrasi, 21–45.
Fatoni, A. (2022). A to Z Inovasi Daerah: Selalu Ada Ruang untuk Berinovasi. Bina Praja Press.
Frasawi, J. H., Tinangon, J., & Warongan, J. D. L. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Pemerintah Kabupaten Sorong. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill", 12(2), 377–394.
Hafizd, J. Z. (2022). Implementasi Peran Mahasiswa Sebagai Agent Of Change Melalui Karya Tulis Ilmiah. Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 175–184.
Hembring, J. (2023). Dampak Dari Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah Terhadap Undang-Undang No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua. Universitas Kristen Indonesia.
Latupeirissa, J. J. P., Wijaya, I. P. D., & Suryawan, I. M. Y. (2021). Problematika pelaksanaan kebijakan otonomi khusus kepada daerah Papua dan Papua Barat dengan perspektif kebijakan publik. Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 9(2), 168–178.
Leni, N. (2017). Keterlibatan militer dalam kancah politik di Indonesia. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 9(1), 31–45.
Muharuddin, M., & Hidaya, W. A. (2020). Tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap kerusakan Terumbu Karang Di Kabupaten Raja Ampat. Justisi, 6(2), 64–76.
Mumek, G. E. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lex Administratum, 8(4).
Murofikoh, D. I. (2023). Analisis pertimbangan penolakan Hakim terhadap permohonan pengujian Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Nasional, B. P. H. (2021). Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Jakarta.
Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 di Indonesia. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 2(1), 83–104.
Nurfurqon, A. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia. Khazanah Hukum, 2(2), 73–81.
Oktaviayunira, Y. (n.d.). Perbandingan Kebijakan Penyelesaian Konflik Di Era Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) Dan Joko Widodo (2014-2022) Terhadap Gerakan Separatis Papua. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas ….
Pedrason, R. P. R. (2021). Tantangan Intelijen di Papua Menghadapi Evolusi Gerakan Papua Merdeka. Jakad Media Publishing.
Pusat Kajian Anggaran, P. K. A. (n.d.). Outlook Transfer Ke Daerah dan Dana Desa No. 11/arc. PKA/IV/2020. Analisis Ringkas Cepat, 1–9.
Puspita, D. R., Nuraeni, H., Setyawan, D. S., Wijaya, S. S., & Isna, A. (2022). Era Vuca: Jalan Masuk Bagi Eksistensi Perempuan Pemimpin?(Kajian Tentang Kepemimpinan Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19). Kepemimpinan Transformasional Pada Era Volatility, Uncertainty, Complexity And Ambiguity (Vuca), 105.
Putra, D. D., Okilanda, A., Arisman, A., Lanos, M. E. C., Putri, S. A. R., Fajar, M., Lestari, H., & Wanto, S. (2020). Kupas Tuntas Penelitian Pengembangan Model Borg & Gall. Wahana Dedikasi?: Jurnal PkM Ilmu Kependidikan, 3(1), 46. https://doi.org/10.31851/dedikasi.v3i1.5340
Rahayu, A. S. (2022). Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya. Sinar Grafika.
Rizal, M., Nazer, M., & Sari, D. T. (2023). Analisis Efisiensi Belanja Pendidikan Pada Pemerintah Daerah Tertinggal Di Indonesia. Ekonomi Dan Bisnis: Berkala Publikasi Gagasan Konseptual, Hasil Penelitian, Kajian, Dan Terapan Teori, 27(2), 102–117.
Robi, A. (2023). Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sosio Akademika, 12(2), 54–68.
Rochendi, S., & Saleh, K. A. (2017). Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat. POLITIK, 13(1).
Suebu, I. K. N. (2019). Fungsi Legislasi Majelis Permusyawarakatan Rakyat Papua (MRP) Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Masyarakat Papua Dihubungkan dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Fakultas Hukum Unpas.
Sulila, I. (2015). Implementasi dimensi layanan publik dalam konteks otonomi daerah. Deepublish.
Suryawan, I. N. (2016). Stop kam baku tipu: Pemekaran daerah, isu strategis pengelolaan konflik, dan transformasi sosial di Papua Barat. Masyarakat Indonesia, 40(2), 229–243.
Tryatmoko, M. W. (2016). Politik Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua. Jurnal Penelitian Politik, 9(1), 18.
Wijayanti, A., & Kasim, A. (2021). Collaborative governance strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK) di Indonesia: Sebuah studi literatur. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 7(2), 291–310.
Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum, 23(2), 186–199.
