Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Hukum Indonesia

Praktik illegal fishing menjadi masalah strategis yang patut menemukan solusi. Praktik ini merupakan ancaman besar terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia karena sebagai negara kepulauan yang besar Indonesia dihadapkan pada persoalan illegal fishing yang dapat menyebabkan terjadinya over fishing. Satu di antara beberapa penyelesaian yang diusung oleh Indonesia dalam menanggulangi persoalan illegal fishing adalah dengan mengimplementasikan penerapan sistem sertifikasi hasil tangkapan ikan merupakan salah satu cara yang awal mulanya diinisiasi oleh persyaratan kerjasama perikanan antara Indonesia dengan Uni-Eropa. Studi ini merupakan kombinasi antara penerapan statute approach dan conceptual approach. IPOA-IUU 2001 telah memberikan rekomendasi kepada negara-negara terkait pengawasan terhadap sertifikasi dan perdagangan ikan dari negaranya. Hal ini dilakukan tentu untuk membatasi peredaran ikan dan produk berbahan dasar ikan yang berasal dari ikan yang merupakan hasil dari praktik illegal fishing. IPOA-IUU 2001 menyatakan pada bagian Internationally Agreed Market-Related Measures khususnya pada poin 68 bahwa setiap negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan hukum internasional termasuk untuk mengadopsi dan mengimplementasikan ketentuan penangkapan ikan sesuai dengan perjanjian World Trade Organization untuk melakukan kerjasama, baik secara internasional maupun dengan RFMO di tataran regional, untuk memastikan bahwa perdagangan perikanan atau ikan tertentu bebas dari praktik illegal fishing. Mengacu pada hal ini Indonesia telah mengadopsi dan menerapkan European Commission Regulation Number 1005/2008 on Catch Certification Scheme untuk mencegah dan memberantas praktik illegal fishing. Penerapan ini diwujudkan melalui pembentukan satuan tugas untuk persiapan implementasi European Council Regulation Number 1005/2008 of 29 September 2008 Establishing a Community System to Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.46/MEN/II/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik